Dasar
Hukum Pembentukkan Koperasi
Dalam pelaksanaan koperasi, perlu adanya dasar hukum
untuk mengaturnya. Dasar hukum Koperasi Indonesia adalah UU Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian. Di
dalamnya mengatur tentang fungsi, peran, dan prinsip koperasi. Undang-undang
ini disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992, di tandatangani oleh
Presiden RI Soeharto, Presiden RI pada masa itu dan di umumkan pada Lembaran
Negara RI Tahun 1992 Nomor 116. Dan demikian dengan terbitnya UU Nomor 25 Tahun
1992 maka UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian,
Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun
1967 Nomor 2832, yang sebelumnya dipergunakan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Koperasi Indonesia berdasarkan UU No. 25 tahun 1992,
koperasi suatu badan usaha yang dipandang oleh undang-undang sebagai suatu
perusahaan. Dimana dibentuk oleh anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan
usaha dan menunjang kepentingan ekonomi anggotanya.
Dasar-dasar hukum koperasi Indonesia
- Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian.
- Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran
Dasar Koperasi.
- Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994 tentang
Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
- Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi
- Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998 tentang
Modal Penyertaan pada Koperasi.
- Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PPK
No. 36/Kep/MII/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan
Koperasi
- Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM
No. 19/KEP/Meneg/III/2000 tentang Pedoman kelembagaan dan Usaha Koperasi
- Peraturan Menteri No. 01 tahun 2006 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan
Anggaran Dasar Koperasi.
Langkah-langkah Cara Mendirikan Koperasi
Ada beberapa hal yang harus
disiapkan dalam mendirikan koperasi, diantara adalah;
1) Persyaratan Pembentukan Koperasi
Dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian, yaitu dalam Pasal 6 sampai dengan 8 disebutkan bahwa persyaratan
untuk pembentukan koperasi adalah sebagai berikut.
- Persyaratan pembentukan
koperasi didasarkan atas bentuk koperasi yang akan dibentuk, yaitu apakah
koperasi primer atau koperasi sekunder.
- Untuk persyaratan pembentukan
koperasi primer memerlukan minimal 20 orang anggota. Untuk persyaratan
pembentukan koperasi sekunder memerlukan minimal 3 koperasi yang telah
berbadan hukum.
- Koperasi yang dibentuk harus
berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia.
- Untuk pembentukan koperasi
dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.
- Memiliki Anggaran dasar
koperasi
2) Dasar Pembentukan Koperasi
Orang atau masyarakat yang
mendirikan koperasi mengerti maksud dan tujuan koperasi serta kegiatan usaha
yang akan dilaksanakan oleh koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat
yang sebesar-besarnya bagi mereka.
3) Persiapan Pembentukan Koperasi
Adapun persiapan-persiapan yang
perlu dilakukan dalam upaya mendirikan koperasi adalah sebagai berikut:
- Pembentukan koperasi harus
dipersiapkan dengan matang oleh para pendiri. Persiapan tersebut antara
lain meliputi kegiatan penyuluhan, penerangan maupun pelatihan bagi para
pendiri dan calon anggota untuk memperoleh pengertian dan kejelasan
mengenai perkoperasian.
- Yang dimaksud pendiri adalah
mereka yang hadir dalam rapat pembentukan koperasi dan yang telah memenuhi
persyaratan keanggotaan serta menyatakan diri menjadi anggota.
- Para pendiri mempersiapkan
rapat pembentukan dengan cara antara lain penyusunan anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga.
4) Rapat Pembentukan Koperasi
Setelah semua upaya persiapan
pembentukan koperasi dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan rapat
pembentukan dengan memerhatikan ketentuanketentuan sebagai berikut.
- Rapat anggota koperasi dihadiri
oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang untuk koperasi primer dan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi untuk koperasi sekunder.
- Rapat pembentukan dipimpin oleh
seseorang atau beberapa pendiri atau kuasa pendiri.
- Yang disebut kuasa pendiri
adalah beberapa orang dari pendiri yang diberi kuasa dan sekaligus
ditunjuk oleh untuk pertama kalinya sebagai pengurus koperasi untuk
memproses pengajuan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi dan
menandatangani anggaran dasar koperasi.
- Apabila diperlukan dan atas
permohonan para pendiri, penjabat dinas koperasi dapat hadir dalam rapat
pembentukan untuk membantu kelancaran jalannya rapat dan memberikan
petunjuk-petunjuk seperlunya.
- Dalam rapat pembentukan
tersebut perlu dibahas, antara lain mengenai keanggotaan, usaha yang akan
dijalankan, modal sendiri, kepengurusan dan pengelolaan usaha pengurusan
anggaran dasar atau anggaran rumah tangga
- Anggaran dasar harus memuat
sekurang-kurangnya daftar nama hadir, nama dan tempat kedudukan, maksud
dan tujuan, bidang usahanya, ketentuan mengenai keanggotaan, rapat
anggota, pengelolaan, jangka waktu berdiri, pembagian sisa hasil usaha
(SHU), dan ketentuan mengenai sanksi.
- Rapat harus mengambil
kesepakatan dan keputusan terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada butir
c) dan e) dan wajib membuat berita acara rapat pembentukan koperasi.
5) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi atau Badan Hukum
Koperasi
Para pendiri atau kuasanya
mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada pemerintah dengan
bantuan notaris.
6) Pertanggungjawaban Kuasa Pendiri Koperasi
Selama permintaan pengesahan akta
pendiri koperasi masih dalam penyelesaian, kuasa pendiri dapat melakukan
kegiatan usaha atau tindakan hukum untuk kepentingan calon anggota atau calon
koperasi.
Setelah akta pendirian koperasi disahkan maka pendiri harus segera mengadakan
rapat anggota, baik rapat anggota biasa maupun rapat anggota tahunan (RAT) untuk
memutuskan menerima atau menolak tanggung jawab kuasa pendiri atas kegiatan
usaha atau tindakan hukum yang telah dilaksanakan.
Sumber
